Contoh Pawarta Bahasa Jawa Krama Inggil Tentang Bencana Alam


AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE (AIPJ)
CALL FOR PROPOSAL
Pelaksana Lomba Pencarian dan Analisa Putusan Pengadilan


Pemerintah Australia, melalui AusAID, telah memberikan dukungan untuk sektor hukum dan keadilan di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2011, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) dimulai sebagai program lima tahun AusAID yang baru.

Memasuki tahun ketiga implementasi program Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ), AIPJ memfokuskan diri pada upaya untuk Mewujudkan Hak . Hak yang dimaksud, meliputi Hak atas identitas hukum (akta kelahiran, akta nikah, dan akta cerai), Hak atas proses peradilan yang adil, bersih, dan mudah diakses, dan Hak atas informasi (hukum).

Hingga saat ini hampir 600.000 putusan kasasi, banding, dan pertama sudah terpublikasi di Direktori Putusan MA (http://putusan.mahkamahagung.go.id). Jumlah yang akan terus bertambah seiring dengan pelembagaan pemanfaatan Direktori Putusan di MA. Keberhasilan publikasi putusan ini diiringi pula dengan tantangan bagi MA untuk mengelola pengetahuan dari data putusan yang kaya tersebut.
Ketika data putusan berhasil diolah menjadi pengetahuan, maka hakim di tingkat pertama, banding, dan kasasi dapat merujuk pada data putusan tersebut untuk mendapat inspirasi ketika menghadapi perkara sejenis. Apalagi jika data putusan tersebut telah secara rapi memilah mana putusan yang mempunyai kualitas (nilai) yurisprudensi dan mana yang tidak. Harapannya, bukan hanya berkontribusi bagi peningkatan kualitas, konsistensi putusan juga akan terdorong dari hal tersebut. Data putusan yang kaya dan telah tersedia tersebut juga bisa menjadi rujukan komunitas hukum dalam berdiskursus mengenai hukum dan berpraktek hukum.
Namun pengetahuan komunitas hukum mengenai Direktori Putusan dan data putusan masih minim. Lantaran pengetahuan terhadapnya minim, pemanfaatan data di dalamnya juga minim. Hal ini masih bisa dimengerti karena publikasi putusan pengadilan, mulai dari tingkat pertama hingga kasasi adalah inisiatif yang baru seumur jagung, terutama jika dibandingkan dengan memori kolektif bertahun-tahun sebelumnya, yang masih kuat dalam ingatan komunitas hukum di Indonesia, bahwa putusan pengadilan itu hanya bisa diakses secara terbatas.
Karena itu pengenalan mengenai keterbukaan putusan pengadilan melalui Direktori Putusan sekaligus pembudayaan rujukan terhadap putusan pengadilan dalam mengembangkan diskusi, diskursus, praktek, dan pembentukan hukum di Indonesia perlu mulai didorong di kalangan komunitas hukum Indonesia. Target yang paling potensial adalah jika pengenalan dan pembudayaan tersebut diawali di kalangan mahasiswa fakultas hukum/syariah, karena mereka merupakan elemen komunitas hukum yang masih dan paling haus akan referensi hukum (termasuk putusan pengadilan) dan nantinya akan menjadi hakim, akademisi, pengacara, atau yuris lainnya.
Atas berbagai pertimbangan di atas, Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bermaksud mendukung MA untuk menyelenggarakan lomba analisa putusan pengadilan di kalangan mahasiswa hukum/syariah Indonesia. Fakultas Hukum atau Syariah yang tertarik dapat mengunduh dokumen call for proposal di www.aipj.or.id. Batas waktu memasukkan proposal adalah hari Senin, 28 Oktober 2013 jam 15.00 WIB.

Similar Jobs:

  • Gambar Posisi Bercinta yang Bisa Turunkan Berat Badan !

    Bercinta bukan hanya membuat mood seseorang lebih baik. Tapi juga satu kegiatan yang efektif untuk membakar kalori. Tapi tahukah Anda posisi bercinta yang paling banyak membakar kalori?Menurut sebuah penelitian di Jerman, posisi vertikal saat bercinta atau berdiri adalah posisi yang paling banyak membakar...
  • Ternyata Foto Bugil Cynthiara Alona Disebarkan Oleh Mantan Manajernya !

    Foto Bugil Cynthiara Alona sumber:Inilah Berita gosip selebriti terbaru hari ini menanggapi tentang foto bugil Cynthiara Alona yang akhirnya melaporkan Bobby, mantan manajer yang dituding menyebarkan foto-foto topless miliknya. Alona menjerat Bobby dengan pasal UU IT pasal 27 ayat 5 dan pasal 310 tentang...