Kapan Pencairan Dana Bos Tahap I Kemenag 2014


AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR JUSTICE (AIPJ)
REQUEST FOR PROPOSAL
Penelitian tentang Kerangka Hukum Prosedur Gugatan Kecil


Pemerintah Australia, melalui AusAID, telah memberikan dukungan untuk sektor hukum dan keadilan di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Pada tahun 2011, Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ) dimulai sebagai program lima tahun AusAID yang baru.

Memasuki tahun ketiga implementasi program Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (AIPJ), AIPJ memfokuskan diri pada upaya untuk Mewujudkan Hak . Hak yang dimaksud, meliputi Hak atas identitas hukum (akta kelahiran, akta nikah, dan akta cerai), Hak atas proses peradilan yang adil, bersih, dan mudah diakses, dan Hak atas informasi (hukum).

Dalam rangka mewujudkan prinsip peradilan yang murah, MA telah mengeluarkan kebijakan mengenai biaya perkara. Berdasarkan kebijakan tersebut, maka rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk seorang pencari keadilan menempuh perkara perdata, bisa ditekan hingga di bawah Rp. 1 juta.

Namun, harus disadari bahwa biaya tersebut belum termasuk biaya sita, pemeriksaan setempat, dan eksekusi yang angka resminya bisa berkali-kali lipat. Belum lagi jika perkara harus menempuh banding atau kasasi. Proses berperkara perdata di pengadilan menjadi semakin mahal dengan adanya komponen biaya untuk menyewa pengacara.

Berbagai permasalahan yang melingkupi rezim hukum (acara) perdata Indonesia tersebut telah coba dicarikan jalan keluarnya, antara lain dengan mengintroduksi beberapa inisiatif terkait alternatif penyelesaian sengketa perdata. Dua inisiatif yang paling mengemuka dan cukup melembaga adalah mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa konsumen.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir mulai marak disinggung konsep small claims procedure, yang juga banyak disebut sebagai small claims court, atau prosedur gugatan kecil (PGK). PGK diakui memiliki berbagai karakteristik yang diharapkan lebih mampu menjawab tantangan dalam mengoptimalkan manfaat sistem peradilan perdata bagi masyarakat. Apalagi PGK dipercaya mampu meningkatkan akses masyarakat pada keadilan (access to justice). Sebab yang dilayani PGK dengan karakter sengketa kecilnya secara langsung adalah masyarakat kelas menengah ke bawah.

Lembaga yang tertarik dapat mengunduh dokumen Request for Proposal di www.aipj.or.id . Batas waktu memasukkan proposal adalah 1 November 2013 pukul 16.30 WIB .

Similar Jobs:

  • Lowongan Kerja Coca-Cola Amatil Indonesia

    Lowongan Kerja Coca-Cola Amatil Indonesia - PT Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) yang berdiri pada tahun 1992 ini merupakan bagian dari perusahaan minuman ringan kemasan PT Coca Cola Indonesia. PT Coca-Cola Amatil Indonesia yang berdiri sebagai anak perusahaan bertugas sebagai distributor hasil produksi...
  • Ini Dia 4 Kejanggalan Tragedi Jatuhnya Sukhoi Superjet 100

    Sukhoi Superjet (SSJ) 100 hilang kontak dengan Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng pada Rabu (9/5/2012) dan ditemukan serpihannya pada hari Kamis ini di Gunung Salak. Banyak kejanggalan pada joy flight penerbangan SSJ-100 ini. Anggota Komisi I DPR Roy Suryo menemukan beberapa kejanggalan...