Penerimaan Brigadir Polri Tahun 2014 Di Polda Lampung


Frederic C Jean Salvi seorang identitas warga negara (WN) Prancis yang menjadi buruan Detasemen Khusus 88 Anti Teror, kini mulai terkuak. WN Prancis yang terduga sebagai pemberi mobil Mitsubishi Galant kepada Hamzah alias Helmi dan Fachri Tanjung, dua terduga teroris yang ditangkap di Cibiru Bandung, untuk keperluan pembuatan bom mobil itu bernama Frederic C Jean Salvi.

“Sesuai info kedubes Prancis betul (Frederic),” kata Kabareskrim, Komjen Pol Ito Sumardi melalui pesan singkat, Rabu (18/8).

Seperti halnya terduga teroris lainnya, Frederic juga mempunyai nama samaran yang biasa dipakainya. “Ali itu namanya yang dikenal di kalangan Islam radikal,” tutur sumber di kepolisian.

Menurut sumber, Frederick C Jean Salvi atau Ali, berdasarkan keterangan otoritas keamanan Prancis, merupakan seorang aktivis Islam radikal. Dia menikah dengan seorang wanita berkebangsaan Maroko. Ali lahir di Pontarlier, Prancis, 41 tahun lalu.

“Tugasnya yang paling terlihat adalah memberikan bantuan fasilitas mobil itu untuk kelompok teror,” tambahnya. Dari jejak rekam perjalanannya, otoritas keamanan Prancis menyebut Ali memang sempat berada di Indonesia, tepatnya di Bandung. “Sekitar tiga bulan lalu ya, dia masuk Indonesia,” pungkasnya.

Frederick, pemilik awal mobil Gallant dengan nomor polisi B 1600 KE telah dicekal sejak 9 Agustus lalu. Hingga kini dirinya masih terus diburu Polri.

  • Waspada, Ibu 40 Tahun Berisiko Lahirkan Anak Autis

    PENELITI University of California menemukan bahwa ibu yang lebih tua berisiko lebih besar memiliki anak autisme dibandingkan perempuan yang melahirkan pada usia yang lebih muda. Peneliti memeriksa rekam data dari hampir 5 juta anak di California selama tahun 1990 dan 1999. Dalam rentang waktu ini, angka...
  • Awas Penyebar Hoax Diancam 6 Tahun Penjara !

    Bagi Anda yang suka mengirimkan kabar bohong (hoax), atau bahkan cuma sekadar iseng mendistribusikan (forward), harap berhati-hati. Ancamannya tidak main-main, bisa kena pidana penjara enam tahun dan denda Rp 1 miliar. Demikian diingatkan Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika...